Begini Cara Menteri Rini Desak Perusahaan BUMN Untuk Jaga Nilai Tukar Rupiah
Saturday, September 1, 2018
Nilai tukar rupiah sudah melampaui Rp14.700 terhadap dolar AS. Guna mengatasi hal itu, Menteri BUMN, Rini Soemarno menekankan kepada perusahaan plat merah untuk mengontrol impor.
"Memang ini yang saat ini kami coba selalu untuk tekankan sekarang adalah bagaimana kami mengurangi impor dan menjaga ekspor," ujar Rini di Kementerian BUMN Jakarta pada Jumat (31/8/2018).
Ia mengatakan tidak semua perusahaan BUMN bertugas untuk mengimpor saja, tetapi juga melakukan ekspor. Seperti, batu bara, timah dan nikel.
"Ini yang kita jaga supaya bagaimana benar-benar ekspor mengontrol pergerakan dolar. Selama ini sih perusahaan BUMN sudah memanfaatkan betul kepentingan dalam negeri," ujarnya.
Namun, saat ini pemerintah masih terus mengkaji instrumen yang dapat diterapkan di dalam negeri untuk menekan impor dan mendorong ekspor. Sehingga dapat menolong nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
"Satu misalnya, ada hal seumpanya, ada beberapa mobile power plant (pembangkit listrik) dari PLN yang kita bisa konversi memakai 100 persen CPO (crude palm oil/minyak kelapa sawit mentah). Ini juga saya dorong," ungkapnya.
Menurut Rini, pencampuran minyak kepala sawit mentah untuk bahan bakar dapat mengurangi impor BBM di dalam negeri. Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan mandatori biodiesel 20 persen (B20) yang merupakan pencampuran 20 persen CPO dengan 80 persen solar yang diterapkan mulai 1 September 2018.
"Sekarang ternyata sudah ada alat yang bisa merombak untuk memanfaatkan 100 persen CPO. Kami sedang coba, sedang usulkan, semoga dapat diterima untuk kita mengkonversi sekitar 1.000 megawatt (pembangkit listrik)," ujarnya.
Menurut Rini, hal itu akan menjadi rencana jangka menengah panjang pemerintah yang dapat menghemat devisa sampai dengan 1 miliar dolar AS. "Hal seperti itu yang kita coba," ucapnya.
Ia mengatakan, perusahaan BUMN berorientasi ekspor harus menjaga pendapatan ekspor dalam bentuk dolar AS, karena perusahaan BUMN masih membutuhkan impor dalam bentuk dolar AS.
"Untuk mendukung BUMN juga. Pertamina masih harus impor dan membutuhkan dolar AS," ucap Menteri Rini. SUMBER