Tol Padang - Pekanbaru Dipastikan Tidak Akan Mangkrak
Monday, October 1, 2018
Presiden Joko Widodo telah melakukan groundbreaking sebagai tanda akan dimulainya pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru pada 9 Februari 2018 lalu. Namun sayangnya, hingga kini pembangunan jalan tol sepanjang 244 kilometer itu belum juga dimulai.
Bahkan kabar terbaru yang beredar, ternyata Pemprov Sumbar hingga kini belum membebaskan satu pun lahan yang akan dilalui jalan tol tersebut, karena pemilik lahan belum mau membebaskan tanahnya dengan alasan, belum adanya kesepakatan harga ganti rugi lahan
Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, membenarkan belum adanya lahan untuk Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang telah dibebaskan.
Kendati begitu, kata dia, Pemprov Sumbar akan terus berusaha agar masyarakat mau membebaskan lahannya untuk dibangun jalan tol, supaya proses pembangunannya bisa dimulai tahun ini.
Untuk sementara ini, lanjutnya, pembangunan jalan tol ditunda dulu sampai ada kesepakatan harga lahan. Namun yang jelas, lahan yang akan dilalui jalan tol tersebut sudah ada penetapan harganya, namun nilainya berbeda-beda, yaitu dari Rp32 ribu sampai Rp286 ribu per meternya.
Agar persoalan pembebasan lahan ini segera selesai, sebutnya, Pemprov Sumbar juga akan meminta Walinagari setempat sebagai orang yang akan ditunjuk untuk pembanding harga tanah. Namun di samping itu, tentunya juga ada opsi lain untuk menyelesaikan masalah ini.
Pemprov Sumbar menargetkan proses pembayaran ganti rugi lahan yang akan dilalui jalan tol rampung pada Juli 2018. Untuk tahap awal, pembayaran ganti rugi lahan dilakukan untuk ruas jalan sepanjang 4,2 kilometer, yaitu Padang-Sicincin.
Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru sendiri menelan anggaran Rp78,09 triliun, dan akan selesai pada 2023 mendatang. Ada tihap pengerjaannya. Untuk tahap I, menghubungkan Padang-Sicincin sepanjang 28 kilometer.
Kemudian tahap II menghubungkan Bangkinang-Pekanbaru sepanjang 38 kilometer dan tahap III, menghubungkan Sicincin-Bangkinan dengan panjang jalan 189 kilometer. Pembangunan jalan tol tersebut juga melibatkan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA).
Bahkan kabar terbaru yang beredar, ternyata Pemprov Sumbar hingga kini belum membebaskan satu pun lahan yang akan dilalui jalan tol tersebut, karena pemilik lahan belum mau membebaskan tanahnya dengan alasan, belum adanya kesepakatan harga ganti rugi lahan
Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, membenarkan belum adanya lahan untuk Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang telah dibebaskan.
Kendati begitu, kata dia, Pemprov Sumbar akan terus berusaha agar masyarakat mau membebaskan lahannya untuk dibangun jalan tol, supaya proses pembangunannya bisa dimulai tahun ini.
Quote:
Untuk sementara ini, lanjutnya, pembangunan jalan tol ditunda dulu sampai ada kesepakatan harga lahan. Namun yang jelas, lahan yang akan dilalui jalan tol tersebut sudah ada penetapan harganya, namun nilainya berbeda-beda, yaitu dari Rp32 ribu sampai Rp286 ribu per meternya.
Quote:
Agar persoalan pembebasan lahan ini segera selesai, sebutnya, Pemprov Sumbar juga akan meminta Walinagari setempat sebagai orang yang akan ditunjuk untuk pembanding harga tanah. Namun di samping itu, tentunya juga ada opsi lain untuk menyelesaikan masalah ini.
Quote:
Quote:
Pemprov Sumbar menargetkan proses pembayaran ganti rugi lahan yang akan dilalui jalan tol rampung pada Juli 2018. Untuk tahap awal, pembayaran ganti rugi lahan dilakukan untuk ruas jalan sepanjang 4,2 kilometer, yaitu Padang-Sicincin.
Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru sendiri menelan anggaran Rp78,09 triliun, dan akan selesai pada 2023 mendatang. Ada tihap pengerjaannya. Untuk tahap I, menghubungkan Padang-Sicincin sepanjang 28 kilometer.
Kemudian tahap II menghubungkan Bangkinang-Pekanbaru sepanjang 38 kilometer dan tahap III, menghubungkan Sicincin-Bangkinan dengan panjang jalan 189 kilometer. Pembangunan jalan tol tersebut juga melibatkan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA).
Spoiler for Sumber: