Ternyata Ada Kelompok Elit Manfaatkan BUMN Jadi Komoditas Isu Politik
Friday, August 3, 2018
Ada kalangan elit atau kelompok tertentu di Indonesia yang coba memanfaatkan isu BUMN untuk kepentingan politik mengkritisi Presiden Joko Widodo. Namun, kritik itu dinilai kerap lemah secara data.
Meskipun terkesan lemah secara data, namun kelompok elit tertentu itu seolah mengabaikan saja demi kepentingan politik berseberangan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo.
"Tapi kan kadang-kadang ada juga kritiknya salah data. Jadi data soal BUMN yang seolah dipakai jadi senjata untuk targetnya menyerang Presiden Joko Widodo tidak akurat. Argumentasinya jadi lemah," ujar pengamat kebijakan publik Digipol Strategic Indonesia Nur Fahmi BP, Jumat (3/8).
Nur Fahmi berpendapat, BUMN adalah komoditas institusi paling kerap digunakan untuk dipolitisasi di setiap rezim pemerintahan. Menurut Nur Fahmi, setiap hal yang mengemuka mengenai kinerja BUMN dipastikan jadi sorotan kalangan elit tertentu guna agenda politiknya.
"Ya target utamanya Presiden. Kalau sekarang kan Joko Widodo. Kalau kritik ke Menteri BUMN itu cuma sasaran kecil saja, sasaran besarnya Presiden," ucap Nur Fahmi.
Padahal, Nur Fahmi mengatakan, sah saja di era demokrasi saat ini mengkritisi pemerintahan. Namun perlu berdasarkan argumentasi data yang akurat, bukan dipolitisir begitu saja.
"Kalau mau jadikan isu BUMN rugi sebagai amunisi kampanye untuk mengkritisi pemerintah, seharusnya diikuti validitas data dan fakta. Jangan pakai data yang kurang akurat tapi terus saja dikembangkan sebab ada kepentingan politiknya," ujar Nur Fahmi.
Lainnya Nur Fahmi menuturkan, walaupun masih ada program tertentu dari BUMN yang perlu terus dibenahi agar lebih baik, namun jangan sampai mengacuhkan aspek kebijakan pemerintah BUMN yang harus diakui baik.
Nur Fahmi mencontohkan, seperti isu Freeport yang belum lama ini mencuat sebab kini mayoritas sahamnya sebanyak 51 persen telah dikuasai pemerintah melalui Inalum. Begitu juga dengan program BBM Satu Harga yang telah diterapkan Pertamina.
"Berdasarkan data, jumlah BUMN yang rugi kan juga berkurang di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Itu perlu diapresiasi. Pertamina kan juga sudah diputuskan mengelola Blok Rokan. Jadi jangan menjadikan BUMN sebagai alat politik tapi tidak punya data," ungkap Nur Fahmi.
Kinerja dan perkembangan BUMN akhir-akhir ini diketahui kerap menjadi sorotan. Bahkan, pada pertemuan dua elit politik yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga menyinggung tentang BUMN.
Begitu pula pada kepemilikan Freeport yang kini sahamnya lebih besar dimiliki pemerintah Indonesia, menjadi pembahasan serius antar elit dan pakar. Pertamina juga menjadi sorotan belum lama ini sebab diduga melepaskan asetnya ke pihak swasta dalam pengelolaan Blok Mahakam. Sumber