KEMENSOS Sinergikan Bantuan Sosial Demi Tekan Angka Kemiskinan
Monday, November 5, 2018
Bantuan sosial (bansos) yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) telah terbukti memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami titik terendah dalam persentase kemiskinan sejak 1999, yakni sebesar 9,82% pada Maret 2018.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM), Andi ZA Dulung, menyampaikan Kemensos sudah melakukan Open Government Partnership (OGP) baik antar pemerintah pusat, daerah, juga pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan penetapan kebijakan yang berpihak kepada orang miskin (pro poor).
Lebih lanjut, dia mengatakan bila hasil penelitian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Percepatan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2000 lalu, masyarakat hanya menerima bantuan sekitar 5,5 kg beras. Namun saat ini, masyarakat telah menerima kurang lebih 8,5-9 kg beras.
Acara rakornas ini juga dijadikan kegiatan untuk mentransformasikan model bantuan agar Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH), serta Sarana Lingkungan (Sarling) bisa disinergikan. Tujuannya agar mendorong kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat.
Dengan inovasi baru untuk mengembangkan produk-produk bantuan UEP, kelak bisa menjadi pangsa pasar tersendiri, baik dalam maupun luar negeri. Di akhir arahannya, Rakornas yang dilaksanakan di Harris Hotel & Convention Center Malang, Jawa Timur, Dirjen PFM merasa perlu ada dukungan dari semua pihak, baik dari sisi anggaran maupun pelaksanannya untuk dapat menjangkau wilayah III dengan jumlah angka kemiskinannya relatif lebih besar dengan akses yang sulit.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami titik terendah dalam persentase kemiskinan sejak 1999, yakni sebesar 9,82% pada Maret 2018.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM), Andi ZA Dulung, menyampaikan Kemensos sudah melakukan Open Government Partnership (OGP) baik antar pemerintah pusat, daerah, juga pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan penetapan kebijakan yang berpihak kepada orang miskin (pro poor).
Lebih lanjut, dia mengatakan bila hasil penelitian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Percepatan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2000 lalu, masyarakat hanya menerima bantuan sekitar 5,5 kg beras. Namun saat ini, masyarakat telah menerima kurang lebih 8,5-9 kg beras.
Acara rakornas ini juga dijadikan kegiatan untuk mentransformasikan model bantuan agar Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH), serta Sarana Lingkungan (Sarling) bisa disinergikan. Tujuannya agar mendorong kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat.
Dengan inovasi baru untuk mengembangkan produk-produk bantuan UEP, kelak bisa menjadi pangsa pasar tersendiri, baik dalam maupun luar negeri. Di akhir arahannya, Rakornas yang dilaksanakan di Harris Hotel & Convention Center Malang, Jawa Timur, Dirjen PFM merasa perlu ada dukungan dari semua pihak, baik dari sisi anggaran maupun pelaksanannya untuk dapat menjangkau wilayah III dengan jumlah angka kemiskinannya relatif lebih besar dengan akses yang sulit.
Spoiler for Sumber:
