Potensi Surplus Beras Mencapai 2.85 Juta Ton di 2018
Saturday, November 17, 2018
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya potensi surplus beras mencapai sekitar 2,85 juta ton di 2018. Dengan kondisi tersebut pemerintah yakin kondisi stok tercukupi dan inflasi terkendali.
Menanggapi hal itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah mengatakan bahwa kondisi harga beras masih belum bisa dikendalikan dengan baik. Terutama pasca polemik data beras yang tidak singkron antar lembaga pada pertengahan tahun lalu.
Namun hal itu belum lah cukup. Sebab untuk mengantisipasi jangan sampai pasokan beras berkurang dan ujung-ujungnya pemerintah harus impor beras.
Menurut Rusli, pemerintah harus fokus memantau perkembangan dan mempersiapkan segala kemungkinan. Termasuk kemungkinan buruk jika potensi surplus beras yang digaungkan BPS tidak tercapai.
Rusli menyarankan pemerintah harus menugaskan bulog untuk menyerap beras dari beberapa Provinsi yang memasuki masa panen guna untuk mengamankan pasokan. Selain itu, harus memastikan data beras dari setiap provinsi bisa terdata dengan baik.
Sehingga, bisa menjadi evaluasi pemerintah dimana kurangnya produksi beras sehingga harus impor.
Disisi lain, pihaknya berharap tidak ada lagi bersiliweran polemik data beras yang saling sikut antara lembaga pemerintah. Harus ada satu kesatuan data beras nasional yang dipakai sebagai rujukan bersama termasuk oleh 34 Provinsi di Indonesia.
Menanggapi hal itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah mengatakan bahwa kondisi harga beras masih belum bisa dikendalikan dengan baik. Terutama pasca polemik data beras yang tidak singkron antar lembaga pada pertengahan tahun lalu.
Quote:
Namun hal itu belum lah cukup. Sebab untuk mengantisipasi jangan sampai pasokan beras berkurang dan ujung-ujungnya pemerintah harus impor beras.
Menurut Rusli, pemerintah harus fokus memantau perkembangan dan mempersiapkan segala kemungkinan. Termasuk kemungkinan buruk jika potensi surplus beras yang digaungkan BPS tidak tercapai.
Rusli menyarankan pemerintah harus menugaskan bulog untuk menyerap beras dari beberapa Provinsi yang memasuki masa panen guna untuk mengamankan pasokan. Selain itu, harus memastikan data beras dari setiap provinsi bisa terdata dengan baik.
Sehingga, bisa menjadi evaluasi pemerintah dimana kurangnya produksi beras sehingga harus impor.
Quote:
Disisi lain, pihaknya berharap tidak ada lagi bersiliweran polemik data beras yang saling sikut antara lembaga pemerintah. Harus ada satu kesatuan data beras nasional yang dipakai sebagai rujukan bersama termasuk oleh 34 Provinsi di Indonesia.
Spoiler for Sumber: